CSR, Solusi Pencapaian MDGs Indonesia (III)

Pencapaian MDGs menjadi hal yang sangat krusial. Untuk itu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sinergi dengan pihak swasta sangat diperlukan. Salah satunya adalah melakukan CSR yang difokuskan kearah pencapaian MDGs,

Lalu bagaimana langkah kongkritnya? Untuk melaksanakan suatu CSR yang terfokus pada pencapaian MDGs dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan, termasuk perusahaan swasta yang notabene tidak memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam. Dan program pemberdayaan masyarakat (community development) bisa menjadi salah satu langkah awalnya. Ambil contoh perusahaan swasta yang bergerak di industri teknologi informasi. Walaupun secara bisnis sangat tidak berhubungan dengan MDGs, namun perusahaan bisa melakukan program CSR yang disinergikan dengan rencana jangka panjang perusahaan. Contohnya adalah melakukan pelatihan teknologi bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut berdiri atau menjadikan produk teknologi milik perusahaan tersebut dapat mendukung perkembangan masyarakat. Melalui suatu pelatihan teknologi atau penerapan teknologi di wilayah masyarakat, tentunya sudah merupakan bagian dari salah satu butir MDGs, yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Dengan adanya interaksi antara perusahaan dengan komunitas masyarakat secara intensif, maka perusahaan pun dapat menggali kebutuhan lain dari masyarakat. Inilah yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR lain yang berbasis MDGs, seperti kesehatan, lingkungan atau kemiskinan.

Masih banyak sektor lain yang dapat dieksplorasi sesuai dengan latar belakang bisnis perusahaan dan selanjutnya dikaitkan dengan upaya pencapaian MDGs. Untuk itu, perlu kiranya juga pemerintah menyiapkan sebuah regulasi tentang CSR, yang menjelaskan pemberlakuan reward kepada perusahaan yang telah melakukan CSR secara berkelanjutan atau sesuai dengan tujuan MDGs. Tujuannya agar perusahaan semakin terpacu untuk melakukan CSR yang terbaik bagi lingkungannya dan bangsanya sebagai bagian dari eksistensi jangka panjang perusahaan.

MDGs bukanlah semata-mata sekedar butir-butir yang menjadi target pemerintah Indonesia. Namun sudah seharusnya menjadi kepedulian kita selaku warga negara Indonesia untuk mendukung dan melaksanakan suatu perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. (SELESAI)

Dimas Mulyawan

*) Penulis merupakan pemerhati CSR dan masalah sosial, bekerja sebagai Corporate Communications PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

http://wartaekonomi.co.id/berita5570/csr-solusi-pencapaian-mdgs-indonesia-iii.html

Selaraskan Jalan CSR dengan MDGs 2015: Sinergi Pemerintah dan Swasta (II)

Sektor swasta menjadi elemen yang paling memungkinkan untuk melapis peran pemerintah dalam upaya mensukseskan MDGs 2015 tersebut. Dan langkah yang paling nyata dalam memenuhi tujuan MDGs adalah menjadikan MDGs sebagai bagian dari aksi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

Tidak dipungkiri, saat ini CSR telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari bisnis jangka panjang perusahaan, khususnya perusahaan swasta. Memasuki millennium baru, CSR telah menjadi tools penting perusahaan dalam menciptakan image positif melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Terutama adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya beririsan dengan sumber daya alam, seperti misalnya sektor pertambangan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki dampak langsung dengan lingkungan pun saat ini turut menjalankan program CSR.

Hadirnya regulasi pemerintah melalui Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditambah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah membuka mata pengusaha swasta mengenai pentingnya CSR untuk dilakukan. Namun akhir-akhir ini, publik kerap kali berpandangan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan seringkali tidak tepat sasaran. Perusahaan terlihat hanya sebatas melakukan donasi atau sumbangan, namun mengklaim bahwa yang dilakukan adalah CSR. Padahal CSR yang ideal adalah melakukan tanggung jawab sosial secara aktif dan berkelanjutan serta mampu menciptakan kemandirian bagi komunitas yang menerima bantuan CSR tersebut kedepannya.

Melihat hal tersebut, sudah saatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor swasta untuk menciptakan sebuah program CSR yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah melakukan CSR yang difokuskan kearah pencapaian MDGs, mengingat masih belum tercapainya MDGs Indonesia. Pencapaian MDGs menjadi hal yang sangat krusial. Untuk itu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sinergi dengan pihak swasta sangat diperlukan.

Dimas Mulyawan

*) Penulis merupakan pemerhati CSR dan masalah sosial, bekerja sebagai Corporate Communications PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

http://wartaekonomi.co.id/berita5569/selaraskan-jalan-csr-dengan-mdgs-2015-sinergi-pemerintah-dan-swasta-ii.html

Selaraskan Jalan CSR dengan MDGs 2015 (I)

Bulan September 2012 merupakan tahun ke 12 berjalannya program Millennium Development Goals (MDGs) yang diprakarsai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat di tahun 2015.

Dengan mengusung delapan butir tujuan MDGs yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, deklarasi ini menjadi tantangan utama bagi pembangunan negara-negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani deklarasi tersebut pun memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh butir yang terdapat dalam program MDGs tersebut di tanah air.

Sejak ditandatanganinya deklarasi MDGs ini, pemerintah langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari elemen pemerintahan, sektor swasta, lembaga-lembaga donor serta masyarakat umum. Dengan harapan, Indonesia dapat mengimplementasikan ke delapan butir MDGs sekaligus menanggulangi permasalahan yang ada.

 

Permasalahan yang Kompleks

Namun untuk mencapai keberhasilan MDGs tersebut bukanlah perkara yang mudah. 12 tahun sejak ditandatanganinya deklarasi MDGs di tahun 2000 lalu, permasalahan di sektor-sektor yang terdapat dalam deklarasi MDGs masih sangat terlihat. Kemiskinan masih menjadi ‘musuh’ utama pembangunan Indonesia, dimana saat ini telah mencapai hampir 30 juta jiwa warga miskin. Selain itu, pendidikan yang belum merata di berbagai daerah atau tingginya angka kematian ibu melahirkan adalah beberapa contoh lain yang masih terjadi saat ini di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Indonesia masih dihadapkan pada tingginya beban utang luar negeri yang menurut data Bank Indonesia meningkat tajam hingga mencapai 221,60 Miliar Dollar AS. Sehingga melihat begitu kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi Indonesia, pencapaian MDGs di tahun 2015 bagaikan sebuah ‘mission impossible’.

Batas akhir deklarasi MDGs hanya tersisa tinggal 3 tahun lagi. Ditengah berbagai permasalahan yang masih dihadapi bangsa ini, komitmen untuk dapat menyelesaikan MDGs tetap harus menjadi tujuan utama. Pemerintah sebagai pemegang komando kebijakan teratas sudah sepatutnya mengeluarkan statement yang mendorong seluruh pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian MDGs Indonesia. Koordinasi dari level teratas hingga level paling bawah perlu diintensifkan kembali demi mencapai target-target yang belum terpenuhi. Karena permasalahan yang masih dihadapi bukanlah semata-mata menjadi beban pemerintah saja, tetapi seluruh bangsa Indonesia.  (BERSAMBUNG)

Dimas Mulyawan

*) Penulis merupakan pemerhati CSR dan masalah sosial, bekerja sebagai Corporate Communications PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

http://wartaekonomi.co.id/berita5568/selaraskan-jalan-csr-dengan-mdgs-2015-i.html

Financial Inclusion, Demi Menggaet Masyarakat Unbanked

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan. Berbagai akses pembayaran telah hadir demi menciptakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat. Tidak hanya nasabah perbankan, masyarakat non bank pun sudah dapat memanfaatkan layanan pembayaran melalui berbagai akses pembayaran. Kemudahan masyarakat baik perbankan maupun non perbankan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan yang didukung oleh berbagai infrastruktur pendukung inilah yang sering disebut “Financial Inclusion”.

Saat ini, sekitar 49% penduduk Indonesia atau sekitar 115 juta masyarakat belum memiliki akses ke lembaga keuangan. Minimnya lembaga keuangan di suatu wilayah dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan bisa dikatakan menjadi alasan yang paling kuat. Padahal dengan mengakses ke lembaga keuangan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut dan pertumbuhan ekonomi pun bisa berjalan lebih baik. Bank Indonesia (BI) sebagai regulator keuangan di Indonesia menyampaikan lima produk utama keuangan yang diperlukan masyarakat dalam menghadapi financial inclusion, yaitu tabungan, kredit, sistem pembayaran, asuransi kredit, dan produk / jasa keuangan. Untuk mendukung program “Financial Inclusion” tersebut, peranan edukasi, pemetaan informasi keuangan, intermediasi, saluran distribusi dan regulasi perlu dikedepankan sebagai elemen pendukung program tersebut.

Sektor perbankan saat ini tetap menjadi motor penggerak utama kegiatan “Financial Inclusion”. Alasannya agar kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dapat tercipta. Akan tetapi selain itu, peranan teknologi informasi (TI) juga sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi efisien bagi perbankan dan industri finansial. Ini terbukti dari pemanfaatan TI pada berbagai aspek kegiatan perbankan saat ini.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, institusi sistem pembayaran seperti PT Artajasa Pembayaran Elektronis pun dapat terlibat dari sisi TI untuk saluran distribusi, edukasi dan pemetaan informasi keuangan, guna mendorong perkembangan “Financial Inclusion” yang ideal di Indonesia. Dukungan saluran distribusi diantaranya adalah perangkat terminal transaksi (ATM, EDC, Kiosk, Internet, Mobile), perangkat instrumen transaksi (Card, Mobile, Fingerprint), kliring elektronis (transaksi di titik pembayaran dan penerbit kartu) dan penyediaan fitur transaksional (perbankan dan non perbankan). Sementara untuk pemetaan informasi keuangan adalah berupa dukungan pemetaan informasi keuangan secara periodik dan near real-time ke regulator dan industri perbankan yang terkait potensi intermediasi keuangan bagi pengguna sistem pembayaran. Dan juga yang tak kalah penting adalah edukasi untuk pemanfaatan fitur transaksional bagi pengembangan usaha, sosialisasi berbagai kemungkinan akses ke lembaga keuangan serta kemudahan, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, Sedangkan untuk intermediasi menjadi peran yang bisa dijalankan oleh industri perbankan dan BI dapat mengelola dari sisi regulasi.

Masyarakat non-perbankan atau unbanked people memiliki jumlah yang cukup besar. Tentunya hal ini menjadi peluang yang potensial bagi para pelaku bisnis. Akses masyarakat non-perbankan ke sistem pembayaran turut memberikan manfaat yang besar bagi pelaku bisnis, seperti untuk layanan transfer antar bank, pembayaran ataupun transaksi e-money. Pelaku bisnis dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat non-perbankan untuk pemanfaatan layanan transaksi keuangan yang dapat diaplikasikan sebagai media transaksi keuangan bagi industri telekomunikasi, perbankan, multifinance, asuransi, pendidikan, energi (listrik dan gas), atau transportasi. Bila manfaat transaksi keuangan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat non-perbankan, maka masyarakat non-perbankan pun dapat sejajar dengan masyarakat perbankan dan Indonesia pun bisa menjadi yang terdepan di kawasan ASEAN untuk sistem pembayaran.

http://wartaekonomi.co.id/berita5640/financial-inclusion-demi-menggaet-masyarakat-unbanked.html

Bagaimana Rasisme pada Sepak Bola di Inggris Tercipta?

Isu rasisme pada sepakbola khususnya di Inggris kembali marak akhir-akhir ini. Kejadian ini seakan kembali mengorek ‘luka lama’ tentang rasisme pada sepakbola di Inggris, yang juga sempat naik ke permukaan di tahun 90an. Kampanye anti-rasisme yang dikumandangkan Football Association (FA) bekerjasama dengan Kick It Out, suatu organisasi yang dibentuk khusus dalam rangka mengkampanyekan anti-rasisme pada sepakbola, beserta dengan para pemain yang bermain di Premier League, pun seakan runtuh setelah isu rasisme justru terjadi dan dilakukan oleh beberapa pemain besar. Kasus antara Luis Suarez – Patrice Evra dan John Terry – Anton Ferdinand menjadi dua kasus terakhir yang menjadi fenomenal. Sebenarnya bagaimana awalnya isu rasisme ini bisa muncul pada sepakbola di Inggris? dimana isu rasisme di Inggris sebenarnya sudah mengakar di berbagai bidang dan pada akhirnya masuk ke sepakbola.

Kasus rasisme di Inggris berawal dari datangnya para imigran kulit hitam yang berasal dari Karibia dan Afrika dipertengahan antara tahun 1950-1960, dan diawal tahun 1970an yang berasal dari Asia. Inggris merupakan negara yang pluralis memiliki masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam etnis, agama, atau ras. Sehingga Inggris disebut juga sebagai negara yang pluralistik. Orang-orang dari Afrika, Karibia dan Asia tadi datang ke Inggris dengan berbagai tujuan. Mulai dari yang ingin terbebas dari permasalahan yang melanda negara mereka berasal, ingin memperoleh pekerjaan yang layak, sampai kepada ingin memperoleh pendidikan yang layak di tanah Inggris. Mereka juga terlibat dalam berbagai bidang kehidupan di Inggris, seperti bidang olahraga. Terutama adalah sepakbola. Orang-orang Afrika dan Asia gemar bermain sepakbola dan kegemaran mereka akan olahraga sepakbola ini tersalurkan dan berkembang di Inggris, mengingat Inggris memiliki kompetisi sepakbola yang baik dan terkenal di dunia, yaitu kompetisi sepakbola liga Inggris atau Premiership League. Inggris juga merupakan negara asal muasal sepakbola modern di dunia.

Di setiap akhir pekan, mereka selalu menyempatkan diri untuk menyaksikan pertandingan sepakbola liga Inggris pada Divisi Utama, Divisi I ataupun Divisi II, khususnya pertandingan yang menyangkut daerah dimana mereka tinggal. Para pendukung masing-masing klub di Inggris sangatlah fanatik terhadap klub asal mereka. Fanatisme masyarakat Inggris dalam mendukung kesebelasan kesayangan mereka terutama yang berasal dari daerah mereka justru melahirkan bumerang terhadap mereka sendiri. Mereka yang dulu dikenal sebagai masyarakat yang hidup bermasyarakat, tidak terpengaruh dengan masalah perbedaan agama, ras, suku, ataupun etnik, justru sangat berbanding terbalik situasinya pada saat mereka menyaksikan pertandingan sepakbola. Orang-orang kulit hitam dan berwarna, baik pendukung kesebelasan maupun pemain, kini dihadapkan pada permasalahan yang sangat krusial sekali dan menakutkan. Mereka seakan-akan menjadi tidak tenang dalam menyaksikan sepakbola bagi para pendukung dan bagi para pemain, mereka dihantui oleh adanya cacian, hinaan terhadap dirinya, sehingga mempengaruhi permainan dirinya dan klub yang dibelanya. Bahkan seorang pemain sepakbola berkulit hitam dan berwarna kerap kali mendapat perlakuan rasisme dari pendukung tim mereka sendiri, apabila mereka gagal memberikan kemenangan bagi tim yang dibelanya ataupun bila seorang pemain itu melakukan suatu kesalahan, misalnya pemain berkulit hitam atau berwarna itu terkena kartu merah atau pemain itu melakukan gol bunuh diri. Dan yang diherankan adalah pendukung suatu kesebelasan ini melakukan aksi rasisme ini hanya terhadap pemain berkulit hitam atau berwarna saja, tidak kepada pemain berkulit putih. Maka disini dapat kita lihat adanya rasa sentimentil orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna. Ini mungkin diakibatkan oleh masyarakat Inggris yang sangat beragam, sehingga masalah rasisme ini berkembang luas. Karena hampir setiap negara yang memiliki masyarakat yang beragam etnis, agama, sosial, kultur, selalu dihadapkan pada adanya konflik atau masalah rasisme, seperti contohnya Amerika Serikat dan Inggris ini.

Data dari Kick it Out di era 90an menyatakan bahwa 15 % dari pemain sepakbola profesional yang bermain di liga Inggris adalah pemain berkulit hitam. Pada awal musim 2000-2001, tidak seorangpun dari pemain keturunan Asia yang masuk dalam pemain inti dalam suatu tim, hanya seorang pelatih berkulit hitam yang memegang suatu tim, hanya sedikit orang berkulit hitam atau keturunan yang bekerja pada klub sepakbola professional, tidak ada seorang kulit hitam atau berwarnapun yang bekerja pada Football Association atau federasi sepakbola Inggris (FA). Kick It Out Organization juga mencatat bahwa kurang dari 1 % tiket pertandingan pada musim 2000-2001 yang dibeli oleh orang kulit hitam atau berwarna, hanya 2 orang wasit berkulit hitam dan berwarna yang bertugas menjadi wasit pada pertandingan di musim ini, kurang dari 40 orang setahun yang berani menuntut apabila mereka terkena perlakuan rasisme baik terkena secara langsung ataupun hanya melihat atau mendengar dan pemain-pemain berkulit hitam atau berwarna di liga-liga kecil atau semi-profesional selalu terkena perlakuan rasisme secara fisik.

Sementara itu, survey rasisme pada sepakbola amatir di West Yorkshire juga menemukan bahwa hanya 14 % dari liga mendapatkan komite manajemen mereka berasal dari etnik minoritas, 11 % sekretaris liga domestik merasa bahwa rasisme berada pada seluruh akar sepakbola Inggris, seorang wasit kulit putih mengatakan bahwa beberapa etnik minoritas memiliki perasaan mudah tersinggung dan mereka berpikir mereka akan diperlakukan secara langsung oleh orang lain, 94 % sekretaris klub adalah kulit putih dan laki-laki, hanya 3 klub yang berkata bahwa mereka melakukan segalanya untuk membesarkan hati orang kulit hitam, semua pemain Asia, Afrika dan Karibia yang diwawancarai telah mendapat pengalaman rasisme secara fisik atau verbal dan 44 % penonton mendengar langsung kekerasan rasisme dari orang kulit hitam dan berwarna.

Jika kita perhatikan bahwa perilaku rasisme terhadap orang kulit hitam atau berwarna di Inggris ternyata tidak hanya pada pemain sepakbola atau para suporter sepakbola saja, melainkan juga pada orang-orang yang bekerja di suatu badan atau organisasi. Sehubungan dengan perlakuan rasisme yang selalu terjadi pada sepakbola di liga Inggris, ada sekelompok orang yang sangat fanatik terhadap timnya, yang kerap kali berulah dan menimbulkan kekerasan dan kekacauan bahkan menimbulkan perlakuan rasisme terhadap pendukung tim lain. Mereka menamakan diri mereka sebagai Hooliganisme.  Berbicara tentang sepakbola Inggris, pastilah orang membicarakan ulah para hooliganisme yang selalu membuat keresahan masyarakat. Hubungan antara rasisme dengan hooliganisme sejauh ini merupakan ekspresi rasisme dan prasangka rasis menjadi bahasa bersama hooligan, terutama bagi suporter Inggris bila bertanding keluar Inggris.

Hooliganisme di Inggris tumbuh sangat cepat. Sejak tahun 1970an sampai dengan sekarang, tim nasional Inggris khususnya sangat erat sekali dengan kehadiran para hooligan.  Para hooligan merupakan pendukung setia tim nasional Inggris dimanapun tim ini bertanding, mereka akan selalu mendampingi tim nasional Inggris. Akan tetapi perilaku para hooligan ini sangatlah meresahkan. Mereka selalu melakukan kekerasan dan kekacauan. Mereka selalu melakukan teror terhadap tim lawan dan suporter tim lawan. Mereka melakukan kekerasan dan kekacauan ini pada sebelum atau setelah pertandingan. Contohnya adalah ketika berlangsung pertandingan pada Piala Eropa 2000 lalu di Belgia-Belanda. Ketika itu, pertandingan antara Inggris melawan Jerman di kota Charleroi, Belgia. Para hooligan melakukan aksi kekerasan terhadap penduduk setempat dan pendukung tim Jerman. Mereka melakukan pengrusakan di hampir seluruh kota Charleroi. Isu ini muncul dan memberi derajat keadaan yang berbeda. Yang mempengaruhi para hooligan ini berbuat kekerasan dan kekacauan adalah:  sejarah, pola mengkonsumsi alkohol, faktor sosial-ekonomi, “The Buzz” (diartikan sebagai sekumpulan hooligan oportunis, menakutkan, selalu ikut serta secara spontan dalam setiap kejadian kekerasan yang terjadi), dan perasaan untuk mewakilkan Inggris.   Pada saat ini, hooliganisme merupakan satu-satunya bentuk dan bagian dari rasisme dalam sepakbola di Inggris. Dan persoalan rasisme ini berpengaruh buruk terhadap citra persepakbolaan Inggris.

Namun isu rasisme ini bukanlah berarti tanpa jalan keluar untuk menanggulanginya. Langkahnya misalnya adalah FA selaku otoritas persepakbolaan Inggris wajib menyusun regulasi yang ketat terutama atas setiap pelanggaran rasisme. Pemberlakuan ‘punishment’ seberat-beratnya baik bagi pemain maupun pendukung yang melakukan rasisme merupakan hal yang  patut diberlakukan. Sejauh ini FA sudah bertindak benar dengan memberikan sanksi berat kepada pemain yang melakukan rasisme, namun belum kepada pendukung tim. Padahal indikasinya, perlakuan rasisme lebih banyak dilakukan oleh pendukung suatu tim khususnya dalam mengintimidasi pemain / tim lain. So, Let’s Kick Racism Out of Football!!

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/21/bagaimana-rasisme-pada-sepak-bola-di-inggris-tercipta/

Chipknip, Inovasi Teknologi Perbankan di Belanda

Terminal ATM dengan aplikasi Chipknip

Perkembangan teknologi informasi (TI) terus tumbuh begitu cepat. Hampir di setiap sektor kehidupan membutuhkan TI sebagai tools yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari. Tak terkecuali sektor perbankan.

Bukan rahasia umum lagi bila setiap bank kini berlomba memberikan produk dan layanan yang inovatif bagi nasabahnya. Dan TI merupakan elemen terdepan yang dapat membuat sebuah bank unggul dalam produk dan layanan dibandingkan pesaingnya. Mesin Automatic Teller Machine (ATM), Electronic Data Capture (EDC), Kiosk, Internet Banking, atau SMS Banking adalah beberapa layanan perbankan yang sangat terkait dengan TI. Dengan menguasai layanan perbankan berbasis TI tersebut, maka bank pun semakin dekat dengan nasabahnya dan nasabah dapat merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut.

Kemajuan TI di perbankan sudah dirasakan di berbagai belahan dunia pada sekitar tahun 80-90an. ATM adalah media transaksi perbankan pertama yang menggantikan fungsi teller di bank dalam melakukan transaksi tarik tunai. Disaat ATM tengah dilakukan pengembangan untuk fitur-fiturnya pada tahun tersebut, penulis cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Belanda telah melahirkan suatu inovasi lain di perbankan yang sangat luar biasa. Produk tersebut bernama Chipknip. Chipknip merupakan sistem elektronik debet yang terdapat di beberapa media pembayaran di Belanda. Sistem ini harus compatible dengan kartu ATM, karena kartu ATM lah yang menjadi pengakses sistem ini. Kartu ATM bank yang terdapat di Belanda telah menggunakan teknologi Chip di dalamnya dan berfungsi sebagai Chipknip, sehingga kartu ATM tersebut layaknya Smart Card atau Electronic Money (E-Money).

Untuk dapat menggunakan Chipknip, terlebih dahulu nasabah harus melakukan pengisian dana (top up) Chipknip pada kartu ATM-nya di terminal Chipknip yang terdapat di samping terminal ATM bank yang terdapat di Belanda. Jumlah nominal pengisian dana yang akan digunakan untuk Chipknip terbatas, karena Chipknip memang hanya digunakan untuk transaksi retail kecil. Setelah dana untuk Chipknip sudah cukup, barulah kita bisa bertransaksi di berbagai titik pembayaran, seperti restoran, parkir, toko, minimarket, telepon umum dan sebagainya. Kita hanya tinggal memasukkan kartu ATM kita pada mesin ATM kasir dan otomatis sistem Chipknip pada mesin tersebut akan membaca kartu kita dan mendebet sesuai dengan jumlah nominal transaksi yang dilakukan. Dan setiap bertransaksi dengan Chipknip tidak perlu memasukkan password. Canggih bukan?

Sebetulnya teknologi Chipknip ini sama dengan sistem Smart Card / E-Money yang ada di Indonesia, seperti kartu Flazz BCA, E-Toll Mandiri atau Jakcard Bank DKI yang dikembangkan pada pertengahan tahun 2000an. Namun yang membedakan adalah Chipknip merupakan teknologi yang ‘ditanam’ pada kartu debet / ATM bank di Belanda, dimana hal tersebut belum dapat dilakukan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, hanya kartu kredit yang bisa interoperability dengan teknologi Smart Card. Mayoritas bank di Belanda, seperti Rabobank, Fortis, PostBank dan lainnya dapat menggunakan fasilitas Chipknip ini.

Chipknip sendiri telah diperkenalkan sejak tahun 1996 dan statistik menunjukkan bahwa transaksinya terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sekitar 12% per tahun. Teknologi Chipknip yang dihadirkan ini sekaligus membuktikan bahwa perbankan di Belanda sudah sangat maju dan kreatif dalam menciptakan suatu teknologi baru bagi perbankan serta kemudahan bagi nasabah di Belanda.